Pada tanggal 14 Februari 2024, mahasiswa Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, menggelar aksi damai di depan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah, Nabire. Aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk memprotes dugaan adanya praktik politik uang yang melibatkan Panitia Pengawas Pemilu Distrik (Pandis) di wilayah tersebut.

Salah satu poin utama yang disoroti dalam aksi tersebut adalah dugaan keterlibatan seorang Komisioner Bawaslu Papua Tengah yang berperan sebagai tim sukses bagi salah satu calon legislatif DPR RI di daerah pemilihan (Dapil) Papua Tengah. Dalam penyataan yang terpampang di baliho aksi, disebutkan bahwa komisioner tersebut diduga bertindak sebagai perantara dalam distribusi uang untuk kepentingan memenangkan calon tersebut menjelang Pemilu 2024.

Menurut spanduk yang dibawa oleh massa aksi, pada tanggal 10 Februari 2024, komisioner Bawaslu tersebut berangkat dari Nabire menuju Kabupaten Dogiyai untuk bertemu dengan anggota Panwaslu distrik di pos Brimob setempat. Pertemuan ini, menurut dugaan, dilakukan untuk menyerahkan amplop berisi uang sejumlah Rp 5.000.000 kepada tiap anggota Panwaslu, dengan tujuan mengamankan suara bagi calon legislatif tersebut.

Massa aksi menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran serius terhadap kode etik penyelenggara pemilu, mengingat posisi komisioner Bawaslu seharusnya bersifat netral dan tidak berpihak. Dalam baliho, mereka menyebut bukti rekaman video dan foto sebagai bukti kuat keterlibatan komisioner tersebut. Tindakan ini, menurut mereka, tidak hanya mencederai integritas Bawaslu, tetapi juga mengancam jalannya demokrasi di Papua Tengah.

Dalam orasi mereka, para mahasiswa menuntut agar Bawaslu RI segera memproses kasus ini hingga tuntas. Mereka juga meminta agar anggota Bawaslu Papua Tengah yang terlibat diberhentikan, dan calon legislatif tersebut didiskualifikasi dari pencalonan di Pemilu 2024. Selain itu, massa aksi mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mencopot komisioner tersebut dari jabatannya, demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Slogan yang biasanya dikenal sebagai "Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu" diubah oleh massa aksi menjadi "Bersama Bawaslu Tegakkan Politik Uang". Mereka menegaskan bahwa demokrasi di Papua Tengah akan hancur jika praktik seperti ini dibiarkan tanpa tindakan tegas.