HUMAS PEMKAB DOGIYAI _-_ Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Dogiyai, Nason Pigai, S.IP mengajak seluruh aparatur untuk melihat pembangunan daerah bukan hanya dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga dari sisi budaya, sejarah, lingkungan dan kehidupan masyarakat. Kabupaten Dogiyai, katanya, memiliki wilayah yang luas dengan sejarah dan hubungan yang kuat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, rencana pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah harus dipikirkan dengan baik agar tidak menghilangkan nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh para leluhur.

"Gunung, hutan, sungai, danau, serta berbagai tempat lainnya bukan sekadar bagian dari wilayah secara fisik. Dalam kehidupan masyarakat Papua, tempat-tempat tersebut memiliki makna dan hubungan dengan kehidupan sosial maupun budaya masyarakat. Kalau kita melihat dari sisi sejarah, wilayah ini sangat lekat dengan kehidupan dan peradaban suku bangsa kita. Gunung punya makna, hutan memiliki makna, sungai memiliki makna, danau juga memiliki makna. Karena itu, pembangunan yang kita lakukan harus benar-benar kita pikirkan,” kata Nason Pigai dalam sambutannya pada apel pagi gabungan bersama ASN, CPNS, Tenaga Kontrak, dan Pegawai Honorer di halaman Kantor Bupati Dogiyai, Senin (24/8/2026).

Nason mengingatkan agar pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak boleh hanya mengejar pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan hubungan masyarakat dengan alam dan nilai-nilai adat yang selama ini dijaga.

“Jangan sampai pembangunan justru membuat kita kehilangan identitas dan kehidupan kita sendiri. Uang negara bisa dipakai untuk membangun sampai berkali-kali, tetapi kalau hukum, budaya, dan nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Papua hilang, itu justru bisa menjadi ancaman bagi kita,” katanya.

Penulis buku Tii Koteka (Menara Koteka) itu juga mengajak aparatur pemerintah untuk kembali mempelajari pengetahuan dan nilai-nilai yang diwariskan oleh orang-orang tua. Menurutnya, banyak pengetahuan tentang kehidupan yang sebenanya tersimpan dalam budaya masyarakat dan perlu terus dipahami oleh generasi sekarang.

“Apa yang dulu diajarkan oleh orang-orang tua kita sebenanya menyimpan banyak pengetahuan tentang hidup dan kehidupan. Karena itu, kita perlu belajar dan menggali kembali pengetahuan tersebut,” ungkapnya.

Selain berbicara tentang budaya dan lingkungan, Nason juga menegaskan bahwa pembangunan dan kehidupan masyarakat harus tetap berjalan dalam aturan. Negara memiliki hukum, pemerintah memiliki aturan dan masyarakat juga memiliki norma serta adat yang harus dihormati.

“Negara punya aturan. Pemerintah punya hukum. Masyarakat juga punya aturan adat. Semua itu harus berjalan bersama. Kalau semua orang hanya melakukan apa yang mereka inginkan tanpa memikirkan aturan, yang terjadi adalah kekacauan,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban membangun fasilitas dan infrastruktur. Namun, pembangunan harus benar-benar mewakili kepentingan masyarakat dan tidak merusak kehidupan maupun nilai yang ada di tengah masyarakat. Demikian pula, Nason Pigai mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap pelanggaran seperti pencurian, kekerasan, pengrusakan fasilitas umum dan tindakan melanggar hukum sebagai sesuatu yang biasa.

“Kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jangan sampai pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat kita anggap biasa. Tetapi ketika ada orang yang bekerja dengan cinta, menggunakan tenaga dan anggarannya sendiri untuk membantu masyarakat, itu juga jangan dianggap biasa. Itu sesuatu yang luar biasa bagi negara, bagi Tanah Papua, dan bagi negeri ini,” katanya.

Dalam arahannya, Nason juga menyinggung tanggung jawab ASN sebagai aparatur negara. Ia meminta seluruh pegawai untuk benar-benar menjalankan tugas sesuai tempat dan tanggung jawab masing-masing.

Menurutnya, aparatur harus hadir di kantor, bekerja, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika ada pekerjaan yang memang tidak bisa dilakukan, maka harus disampaikan secara terbuka. Namun, pekerjaan yang bisa dilakukan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh.

“Kita sebagai aparatur pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan tugas dengan baik. Kita harus hadir di kantor, berada di tempat kita ditugaskan, dan melaksanakan tanggung jawab kita. Apa yang tidak bisa kita lakukan, kita sampaikan. Tetapi apa yang bisa kita lakukan, harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh,” ujanya.

Ia menegaskan, bahwa hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Aparatur tidak boleh hanya menuntut gaji dan hak-hak lainnya, tetapi mengabaikan kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Jangan sampai kita tidak melakukan tugas, tetapi tetap meminta hak-hak kita. Kalau kita tidak menjalankan tugas, jangan hanya menuntut pembayaran atau meminta sesuatu dari pemerintah. Kita harus memberikan pelayanan terlebih dahulu kepada masyarakat,” tegas Nason.

Menutup arahannya, Nason mengajak seluruh ASN, CPNS, tenaga kontrak, dan honorer untuk menjadikan berbagai persoalan yang masih terjadi sebagai bahan evaluasi bersama.

Ia meminta seluruh aparatur terus memperbaiki pelayanan, menjalankan tugas dengan bertanggung jawab, menjaga wilayah dan budaya, serta memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (Yohanes You/Herman Degei/Yanuarius Iyai)