Pemerintah Provinsi Papua Tengah, melalui Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (Dinkes P2KB), menggelar agenda tahunan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) 2025 pada 22 April di Aula Kantor Gubenur. Kegiatan ini bertujuan menyatukan arah dan menyusun strategi pelayanan kesehatan yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Dinkes P2KB, dr. Agus, dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang teknis, melainkan juga sarana untuk mengingatkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan. Ia menekankan bahwa tenaga medis bukan semata-mata bekerja secara profesional, tetapi juga sebagai pelayan yang membawa manfaat dan harapan bagi masyarakat.

Rakerkesda tahun ini difokuskan untuk merumuskan langkah nyata dalam menjawab berbagai kendala pelayanan kesehatan yang masih dihadapi. Melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor berbasis model Pentahelix—yang melibatkan unsur pemerintahan, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media—Papua Tengah ingin membangun sinergi kuat dalam meningkatkan kualitas layanan.

Beberapa strategi penting yang dibahas mencakup penguatan fasilitas layanan dasar, integrasi sistem rujukan antarwilayah, serta peningkatan kompetensi tenaga medis lokal. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti telemedicine juga menjadi sorotan utama, sebagai solusi menjangkau daerah terpencil yang sulit diakses secara fisik.

Dengan kondisi geografis yang beragam, mulai dari pesisir hingga pegunungan, Papua Tengah menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Namun, kekayaan lokal ini menjadi pijakan penting dalam merancang kebijakan. dr. Agus menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil harus berbasis pada potensi dan kebutuhan lokal, bukan hasil adopsi kebijakan dari luar tanpa penyesuaian.

Topik lain yang menjadi perhatian serius dalam forum ini meliputi penanganan penyakit menular seperti TBC dan malaria, pencegahan stunting, serta penguatan peran Posyandu dan rumah sakit vertikal. Pemberian insentif bagi dokter spesialis dan tenaga medis yang bertugas di daerah terisolasi juga masuk dalam agenda utama.

Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Papua Tengah telah menyusun arah pembangunan kesehatan hingga tahun 2030. Fokus utama dari peta jalan ini adalah memperkuat layanan Puskesmas di wilayah terpencil, membekali tenaga lokal dengan pelatihan berkelanjutan, serta menciptakan sistem tanggap darurat di wilayah rawan konflik. Keberhasilan akan dinilai berdasarkan indikator seperti penurunan prevalensi stunting dan peningkatan cakupan imunisasi.

Di akhir forum, dr. Agus mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat kerja sama. Ia menekankan bahwa hanya dengan komitmen bersama dan evaluasi yang konsisten, pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan dapat benar-benar terwujud di Papua Tengah.