Dogiyai - Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat mengungkapkan optimisme terkait upaya pencapaian target penurunan prevalensi stunting 14 persen pada tahun 2024. Menurutnya, mayoritas daerah telah menunjukkan angka penurunan stunting yang signifikan, meskipun ada kekurangan di beberapa daerah lainnya.

Aksi percepatan penurunan stunting secara umum baik, namun ada kasus-kasus kurang maksimalnya koordinasi antar Organisasi Pemerintahan Daerah. Bila koordinasi dan kolaborasi antar elemen dapat lebih ditingkatkan lagi, mencapai target 2024 bukan mustahil.

Wapres mengungkapkan, percepatan penurunan stunting di beberapa daerah masih terkendala oleh koordinasi antar pihak yang belum intensif. Kondisi lapangan di berbagai daerah banyak tantangan, mengingat rentang geografis yang luas. Dengan kondisi ini, koordinasi antar unsur pemerintah daerah dan lembaga perlu diintensifkan agar aksi yang dilakukan menyentuh langsung pada kelompok sasaran prioritas dan lebih memberikan dampak yang nyata.

Wapres menyatakan bahwa perihal stunting ini sangat urgen, karena Indonesia harus mewujudkan sumber daya unggul pada saat mendapatkan bonus demografi nanti. Untuk itu, stunting harus dihilangkan dan mendorong semua daerah memaksimalkan aksi nyata.

Wapres mencontohkan seperti di Bali, mereka memiliki role model yang sangat bagus, dimana Posyandu dikelola dengan baik oleh Banjar. Banjar adalah komunitas adat lokal yang menerapkan hukum tradisional. Setiap daerah di Bali memiliki Banjar sendiri-sendiri yang diawasi oleh kepala perwakilan dari setiap keluarga yang tinggal di daerah itu. Dengan campur tangan Banjar yang kuat, persoalan penurunan stunting ini bukan lagi semata-mata menjadi program pemerintah, akan tetapi sudah menjadi urusan sosial kemasyarakatan.

Daerah-daerah lain harus menemukan cara untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat. Untuk itu, peran gubenur dan pemimpin daerah disemua level pemerintahan sangat penting, karena mereka yang memiliki akses langsung kepada masyarakat dan memiliki perangkat koordinasi yang sudah tersedia.

Sementara itu, Wapres juga telah meminta Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat untuk mendorong akselerasi di daerah-daerah yang masih terlihat lemah. Dari segi anggaran sudah cukup besar sehingga tidak ada masalah, hanya koordinasinya saja yang harus ditingkatkan lebih maksimal tambah Wapres. (Adm.)